Semarang - Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Bali, Mamur Saputra menghadiri kegiatan Penutupan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan II Tahun 2024 di PO Hotel Semarang, Kamis (6/6/2024).
Pada kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkumham Bali masuk dalam kategori 3 besar terbaik dalam pemenuhan data dukung RKT RB, dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli masuk 3 besar terbaik dalam pemenuhan data dukung RKT RB kategori Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
Prestasi ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkumham Bali beserta jajaran di lingkungannya dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh dan berorientasi pada hasil.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, menekankan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kanwil dan Satker di bawahnya haruslah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah ataupun satker sesuai dengan revolusi Kemenkumham haruslah benar-benar berdampak pada masyarakat," ujar Asep Kurnia.
Ia mengingatkan bahwa pemenuhan dokumen RKT yang telah mencapai 100% harus dibarengin dengan peningkatan kinerja. Hal yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
"Dari sisi pemenuhan dokumen sudah 100%, namun yang kita inginkan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kita," tegas Asep Kurnia.
Lebih lanjut, Asep Kurnia meminta kepada para Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan pembinaan kepada UPT di bawahnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian reformasi birokrasi.
"Terkait pengawasan dan pengendalian reformasi birokrasi, tolong bapak ibu yang hadir disini selaku kepala divisi administrasi, lakukan pembinaan kepada UPT yang berada dibawahnya," imbuhnya.
Ia berharap melalui kegiatan monev ini, reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memberikan dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," harap Asep Kurnia.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Akhmad Hasmy, menyampaikan materi tentang perkembangan reformasi birokrasi.
Akhmad Hasmy menegaskan bahwa birokrasi harus berorientasi pada hasil dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
"Tata kelola birokrasi seharusnya mempermudah bagi masyarakat dalam menerima layanan bukan justru mempersulit," tandasnya.
Ia meyakini bahwa reformasi birokrasi yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada kemajuan bangsa dan negara.
Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi dalam sambutan dan sekaligus menutup kegiatan menyampaikan terima kasih, apresiasi dan harapan dengan kegiatan ini bisa menjadi sebuah resistansi untuk meningkatkan rencana aksi masing-masing wilayah dan tindakan-tindakan terkait dengan pencapaian indeks RB.
"Dengan meningkatkan indeks reformasi birokrasi, kita juga meningkatkan reputasi dan citra Kemenkumham," ucapnya.
Kegiatan monev RKT RB ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi seluruh jajaran Kemenkumham dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Acara ini diikuti oleh seluruh Inspektur Wilayah se-Indonesia Inspektorat Jenderal, Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham se-Indonesia, dan seluruh jajaran tim RB Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia. (*)